EBuzz – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengintensifkan komunikasi dengan penyedia indeks global MSCI terkait pembahasan aturan free float yang berdampak pada pasar modal domestik.
Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan langsung hingga penyampaian aspirasi resmi menjelang tenggat waktu yang diberikan MSCI hingga akhir Desember 2025.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, mengungkapkan bahwa manajemen BEI memanfaatkan ruang dialog yang tersedia untuk menyampaikan berbagai concern pasar. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan kunjungan langsung Direktur Utama BEI, Iman Rachman, ke New York guna bertemu pimpinan MSCI.
“Minggu lalu Direktur Utama BEI Iman Rachman ke New York bertemu dengan MSCI. Harusnya diskusinya cukup konstruktif. Namun sekali lagi, kami tetap menghormati independensi dari index provider,” ujar Jeffrey kepada wartawan, Rabu (17/12/2025). (18/12).
Selain pertemuan tatap muka, BEI juga telah mengirimkan surat resmi kepada MSCI. Penyampaian aspirasi tersebut disebut sejalan dengan pandangan asosiasi serta pelaku pasar modal di dalam negeri.
Jeffrey menegaskan, BEI menghormati kewenangan MSCI sebagai penyedia indeks global. Namun demikian, BEI meminta agar metodologi yang diterapkan bersifat universal dan non-diskriminatif.
“Concern kami tetap sama. Apapun metodologi yang diterapkan oleh index provider, itu seharusnya berlaku universal, diterapkan di seluruh negara, dan tidak diskriminatif,” ungkapnya.
Kebijakan Free Float di Indonesia
Dalam komunikasi tersebut, BEI juga berupaya memahami concern utama MSCI, khususnya terkait validitas dan ketersediaan data free float. BEI menjelaskan bahwa Indonesia justru telah menerapkan kriteria free float yang relatif lebih ketat dibandingkan sejumlah bursa lain.
Di pasar modal Indonesia, kepemilikan saham di atas 5% oleh satu pihak tidak lagi diperhitungkan sebagai free float. Sementara di beberapa yurisdiksi lain, kepemilikan hingga di atas 10% masih dapat dikategorikan sebagai free float.
Jeffrey menambahkan, MSCI tidak selalu memberikan umpan balik secara langsung atas masukan yang disampaikan. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa dialog dapat menghasilkan penyesuaian kebijakan.
”Sebagai contoh, dalam isu pengecualian saham yang masuk skema Full Call Auction (FCA), MSCI semula menetapkan periode pengecualian selama satu tahun. Setelah melalui komunikasi, kebijakan tersebut akhirnya disesuaikan menjadi tiga bulan,” tutupnya.
