EBuzz – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan kolaborasi kuat dalam mendorong inovasi dan sinergi lintas sektor, sejalan dengan arah Asta Cita Pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan daya saing ekonomi nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (30/10). Acara bertema “Sinergi dan Inovasi untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia” ini menjadi simbol kolaborasi besar lintas otoritas keuangan, regulator, dan pelaku industri.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan bahwa transformasi digital tidak semata soal teknologi, tetapi juga inovasi yang mendorong inklusi dan efisiensi layanan.
“OJK berkomitmen menjaga ekosistem keuangan digital yang aman, adaptif, dan inklusif. Transformasi ini harus memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mahendra. (30/10).
Ia menjelaskan, OJK terus memperkuat pengawasan berbasis teknologi melalui supervisory technology (SupTech), integrasi data lintas sektor, serta kolaborasi erat dengan otoritas fiskal dan moneter.
“Inovasi harus berjalan seiring dengan mitigasi risiko. Kepercayaan publik adalah pondasi utama transformasi digital,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai percepatan ekonomi digital hanya bisa dicapai melalui kolaborasi menyeluruh antar-kementerian, lembaga, dan industri.
“FEKDI dan IFSE 2025 menjadi wujud nyata sinergi nasional dalam mendorong digitalisasi yang inklusif, efisien, dan selaras dengan visi Indonesia Maju,” ujar Perry.
Dari sisi kebijakan makro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi digital Indonesia bisa meningkat hingga sembilan kali lipat pada 2045, dengan porsi terhadap PDB mencapai 15,5%–19,6%.
Airlangga juga menyoroti keberhasilan program inklusi keuangan nasional melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74% dengan literasi sebesar 66,64%.
“Strategi ini tertuang dalam Buku Putih Ekonomi Digital 2030 yang memuat enam pilar utama pengembangan ekonomi digital nasional,” jelasnya.
Digitalisasi Sumber Pertumbuhan Baru
Acara FEKDI x IFSE 2025 juga menghadirkan sesi High-Level Talk bertema “Sinergi dan Kolaborasi Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi sebagai Sumber Pertumbuhan Baru.” Sesi ini menghadirkan Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK Hasan Fawzi, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, serta pejabat lintas kementerian.
Dalam paparannya, Meutya Hafid mengapresiasi langkah BI dan OJK yang berkolaborasi mempercepat transformasi digital. Ia juga menegaskan pentingnya membangun ruang digital yang aman, termasuk pemberantasan judi online dan pengawasan rekening mencurigakan.
“Kemajuan hanya bisa tercapai jika pemerintah, regulator, industri, dan akademisi bergerak bersama dalam semangat sinergi dan inovasi,” ujar Meutya.
Sementara itu, Hasan Fawzi menekankan bahwa transformasi digital membuka peluang besar bagi investasi dan efisiensi sektor keuangan.
“Digitalisasi akan memperluas akses pasar, mempercepat transaksi, dan mendorong inklusi keuangan yang lebih merata. Namun, semua itu harus selaras dengan prinsip keberlanjutan,” jelasnya.
Kolaborasi besar antara OJK, BI, dan Kemenko Perekonomian ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan digital baru di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman, inklusif, dan berdaya saing global.
