Pemerintah Desak OJK dan BEI Percepat Penegakan Hukum di Pasar Modal

EBuzz - Pemerintah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat proses pengambilan keputusan dalam menangani indikasi ketidakwajaran transaksi maupun dugaan pelanggaran di pasar modal.

Langkah tersebut menjadi salah satu agenda reformasi pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum sekaligus memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan percepatan penanganan indikasi pelanggaran perlu diikuti dengan peningkatan transparansi serta komunikasi kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dan investor dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pasar modal.

Menurut Dradjad, BEI selama ini telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif. Namun, otoritas bursa dinilai perlu meningkatkan komunikasi kepada masyarakat mengenai proses pemeriksaan hingga keputusan yang diambil dalam menangani berbagai indikasi pelanggaran.

"Kami menyarankan agar BEI meningkatkan komunikasi mengenai aktivitas penegakan hukum yang dilakukan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai proses dan keputusan yang diambil terkait penegakan hukum tersebut," kata Dradjad dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga : Buntut Pengunduran Diri Wapres Gibran, Bos BEI Wanti-wanti Investor Saham

Dia menjelaskan, percepatan penegakan hukum merupakan salah satu dari tiga agenda utama reformasi pasar modal yang dibahas pemerintah bersama para pemangku kepentingan.

Reformasi tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai kekhawatiran investor, terutama investor asing, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia. Agenda pertama dalam reformasi pasar modal adalah mengkaji berbagai kebijakan ekonomi dan langkah reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan valuasi perusahaan tercatat di bursa.

"Pemerintah akan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking untuk menyelesaikan berbagai persoalan regulasi serta menyederhanakan proses birokrasi di sejumlah sektor ekonomi," tulisnya.

Percepatan Birokrasi

Dradjad mengatakan, satuan tugas tersebut memiliki tanggung jawab untuk menangani hambatan regulasi dan mempercepat penyederhanaan birokrasi. Pemerintah juga berkomitmen mengerahkan berbagai upaya agar pelaksanaan kebijakan debottlenecking dapat berjalan lebih cepat.

"Kami memiliki Satuan Tugas Percepatan dan Debottlenecking yang bertanggung jawab menangani persoalan regulasi dan penyederhanaan birokrasi di berbagai sektor ekonomi. Kami akan mengerahkan seluruh upaya untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan debottlenecking tersebut," ucap dia.

Menurut Dradjad, pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan sektor keuangan masih perlu ditingkatkan. Edukasi yang lebih luas diharapkan dapat mendukung peningkatan kepercayaan sekaligus memperbesar partisipasi investor di pasar keuangan domestik.

Dia menegaskan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menjalankan reformasi yang diperlukan di sektor pasar keuangan, termasuk pasar modal. Langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk merespons berbagai kekhawatiran investor, tetapi juga memastikan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan menjadi perhatian dalam proses reformasi.

"Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan reformasi yang diperlukan di sektor pasar keuangan, termasuk pasar modal. Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang telah disampaikan. Kami mendengarkan seluruh masukan dan kekhawatiran tersebut," tutur Dradjad.

Baca Juga : OJK Beri Ultimatum Keras Pelaku Manipulasi Saham

Melalui tiga agenda tersebut, pemerintah mendorong penguatan pasar modal melalui peningkatan valuasi perusahaan tercatat, percepatan penegakan hukum dan transparansi, serta perluasan edukasi keuangan kepada investor dan masyarakat.