RI Tak Masuk Watch List FTSE Russell, Begini Respons Bos BEI
FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan pasar modal domestik ke dalam daftar pemantauan (Watch List).
EBuzz - FTSE Russell mempertahankan Indonesia dalam klasifikasi Secondary Emerging Market dan tidak memasukkan pasar modal domestik ke dalam daftar pemantauan (Watch List).
Keputusan tersebut menjadi perhatian otoritas pasar modal untuk melanjutkan reformasi, khususnya dalam memperkuat transparansi, meningkatkan likuiditas, dan mengoptimalkan pengawasan perdagangan.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengatakan perseroan menghormati kewenangan dan independensi setiap penyedia indeks global dalam menetapkan kebijakan evaluasi pasar modal suatu negara.
"Kami selalu menghormati kewenangan dan independensi penyedia indeks global. Kami juga secara konsisten akan terus melakukan reformasi untuk menghadirkan transparansi yang lebih baik, likuiditas yang lebih tinggi, dan pengawasan yang lebih efektif," ujar Jeffrey dalam keterangan resmi, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga : FTSE Russell Pertahankan Status Pasar Modal RI, Ini Respons Bos BEI
Jeffrey menyampaikan, komitmen tersebut sejalan dengan tiga pilar utama reformasi pasar modal Indonesia, yakni penguatan transparansi, peningkatan likuiditas, dan efektivitas pengawasan.
"Keterbukaan informasi diharapkan dapat membantu investor memahami kondisi pasar. Sementara itu, peningkatan likuiditas dan pengawasan yang lebih kuat diharapkan dapat mendukung integritas perdagangan di pasar modal domestik," terangnya.
Rilis FTSE Russell
Dalam laporan bertajuk Indonesia-Index Treatment for the December 2026 Index Review tertanggal 13 November 2026, FTSE Russell mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan transparansi yang telah dilakukan oleh otoritas pasar modal Indonesia.
Meski demikian, FTSE Russell masih membutuhkan waktu untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan sebelum mempertimbangkan perubahan perlakuan indeks lebih lanjut. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain keterbukaan data pemegang saham, penguatan sistem pengawasan perdagangan, serta konsistensi penegakan regulasi.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Jeffrey menambahkan, BEI terus menyempurnakan pengawasan transaksi dan memperkuat tata kelola mekanisme High Shareholding Concentration (HSC).
"BEI juga telah membentuk Komite HSC yang mayoritas anggotanya berasal dari pihak independen. Pembentukan komite tersebut ditujukan untuk menjaga objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi," imbuh Jeffrey.
Selain itu, BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melengkapi data kepemilikan saham di atas 1% dengan informasi mengenai status pemegang saham, apakah merupakan pengendali atau pihak yang terafiliasi dengan pengendali.
Informasi mengenai saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi juga dipublikasikan secara terbuka. Di samping itu, otoritas meningkatkan pemeriksaan transaksi untuk mencegah potensi manipulasi pasar.
"BEI menyatakan akan terus melanjutkan reformasi pasar modal guna membangun pasar yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global," papar dia.
Dalam evaluasi Desember 2026, FTSE Russell melanjutkan perlakuan terhadap indeks saham Indonesia sesuai dengan skema evaluasi September 2026.
Penyesuaian rutin tetap dilakukan, meliputi pembaruan klasifikasi industri, penyesuaian jumlah saham sesuai ketentuan, serta penghapusan saham yang tidak lagi memenuhi kriteria indeks.
FTSE Russell juga menetapkan penghapusan saham yang terkena peringatan HSC dari indeks terkait berdasarkan harga pasar. Kebijakan tersebut akan berlaku efektif pada pembukaan perdagangan 21 Desember 2026.
Sementara itu, sejumlah penyesuaian komposisi indeks ditangguhkan setidaknya hingga evaluasi Maret 2027. Penyesuaian tersebut mencakup penambahan konstituen baru, termasuk saham hasil penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), peningkatan porsi saham beredar di publik (free float), serta perubahan tertentu pada klasifikasi kapitalisasi pasar dan Weight Adjustment Factor (WAF).
Baca Juga : OJK Ungkap Rencana Konsolidasi Asuransi BUMN, Begini Skemanya
Masa penangguhan tersebut dimanfaatkan FTSE Russell untuk memantau perkembangan pasar dan berkomunikasi dengan otoritas terkait sebelum memutuskan penerapan perubahan komposisi indeks secara penuh menjelang evaluasi Maret 2027.