OJK Ungkap Rencana Konsolidasi Asuransi BUMN, Begini Skemanya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan arah konsolidasi perusahaan asuransi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan oleh Danantara. Konsolidasi tersebut mencakup penataan kegiatan usaha asuransi kredit.
EBuzz - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan arah konsolidasi perusahaan asuransi badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan oleh Danantara. Konsolidasi tersebut mencakup penataan kegiatan usaha asuransi kredit dan penjaminan kredit di lingkungan perusahaan asuransi pelat merah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan transformasi dilakukan sejalan dengan pemisahan kegiatan usaha antara asuransi kredit dan penjaminan kredit.
Dalam skema tersebut, OJK mendorong agar kegiatan penjaminan kredit untuk program pemerintah ditangani oleh perusahaan penjaminan. Perusahaan yang dimaksud antara lain PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida).
"Makanya, Askrindo yang selama ini menjalankan fungsi penjaminan kredit, selain Jamkrindo, itu juga sedang melakukan pembenahan, sehingga dipecah," ujar Ogi dalam Diskusi Media Nasional di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/11/2026). (18/11).
Perubahan Bisnis Askrindo
Ogi menjelaskan, perusahaan asuransi kredit tetap dapat menjalankan kegiatan usaha dengan memberikan perlindungan terhadap risiko kredit pada pembiayaan yang bersifat komersial atau berada di luar program pemerintah.
"Sejalan dengan penataan tersebut, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), yang selama ini menjalankan kegiatan asuransi kredit sekaligus penjaminan kredit, tengah melakukan pembenahan melalui pemisahan kedua lini bisnis tersebut," ucap dia.
Lebih lanjut Ogi menambahkan, bisnis penjaminan kredit Askrindo diarahkan untuk disatukan dengan Jamkrindo. Adapun kegiatan usaha asuransi yang dipisahkan berpotensi ditempatkan dalam salah satu grup perusahaan asuransi BUMN. PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) disebut sebagai salah satu kemungkinan tempat penggabungan bisnis tersebut.
Baca Juga : OJK dan LPS Matangkan Aturan Penjaminan Polis Asuransi RI
Dengan pemisahan tersebut, kegiatan penjaminan kredit dan asuransi kredit akan ditempatkan sesuai dengan fokus kegiatan usaha masing-masing. Penjaminan kredit untuk program pemerintah diarahkan kepada perusahaan penjaminan, sedangkan perlindungan risiko kredit untuk pembiayaan komersial tetap menjadi ruang usaha perusahaan asuransi kredit.