Percepat Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Perkuat Tata Kelola

EBuzz Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat tata kelola dan mitigasi risiko untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan keterbukaan menjadi salah satu budaya kerja yangperlu dibangun di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, informasi terkait pelaksanaan program harus disampaikan secara benar agar pimpinan dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

"Saya ingin Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) bekerja dengan aman. Kita bangun kultur bicara yang benar, bukan yang enak didengar untuk Kementerian PKP," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sinergi Lintas Kementerian

Maruarar mengatakan, keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan program menjadi hal penting. Untuk itu, sebelum kebijakan dan program dijalankan, Kementerian PKP perlu memastikan seluruh proses telah dikonsultasikan dan diselaraskan dengan lembaga terkait.

Lembaga yang dimaksud antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program memiliki landasan tata kelola yang jelas.

Selain itu, Maruarar menekankan pentingnya keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan sekaligus bertanggung jawab atas kebijakan yang ditetapkan. Kepemimpinan tersebut harus berjalan seiring dengan integritas dan kepatuhan terhadap aturan.

"Saya mau menjaga kalian semua agar aman, tapi kalau ada yang melanggar hukum saya tetap menegakkan hukum dengan benar. Saya Menteri Perumahan, saya bangga sama kalian karena kalian melakukannya bukan untuk uang, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia," katanya.

Maruarar juga mengingatkan jajaran Kementerian PKP untuk menjadikan integritas,  kepercayaan, dan kebermanfaatan sebagai nilai utama dalam bekerja.

Baca Juga : Dukung Program 3 Juta Rumah, Danantara dan Kementerian PKP Bahas Skema Hunian MBR

Menurutnya, setiap program perumahan yang dijalankan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan hunian layak.