Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan realisasi pendapatan negara hingga semester I 2023 mencapai Rp 1.407,9 triliun atau tumbuh positif 5,4 persen.
Angka tersebut menurut Menkeu diperoleh dari penerimaan perpajakan yang tumbuh secara moderat sebesar Rp 1.105,6 triliun atau 54,7 persen dari target yang dicanangkan dalam APBN. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut disinyalir dipengaruhi oleh peningkatan kinerja keuangan badan usaha, aktivitas produksi dan konsumsi yang terjaga, serta harga komoditas yang termoderasi. Sementara itu, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di semester I ini sebesar Rp 302,1 triliun, dimana kinerja utamanya didorong oleh penerimaan sumber daya alam non migas dan kekayaan negara yang dipisahkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyebutkan, selama satu semester ini, seluruh indikator ekonomi makro Indonesia serta realisasi APBN 2023 tercatat cukup baik.
“Seluruh catatan baik ini merupakan buah kerja sama yang baik dari seluruh pihak. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada DPR RI yang selama ini telah menjadi mitra pemerintah yang begitu baik dalam menjaga APBN”. Ungkapnya pada saat Rapat Kerja bersama Gubernur Indonesia dan Banggar DPR RI di DPR, Senin (10/7).
Berdasarkan penerimaan per jenis pajak, mayoritas pajak semester I 2023 dilaporkan tumbuh positif namun mengalami moderasi. Berdasarkan kontribusinya, badan usaha dan tenaga kerja berkontribusi dalam kenaikan PPh non migas, PPN dipengaruhi oleh transaksi domestik yang stabil dan keberlanjutan, serta implementasi UU HPP (tarif baru PPN mulai 1 April 2022). Dari sisi sektoral, penerimaan sektor utama secara kumulatif tumbuh positif, dimana sektor pertambangan tumbuh paling tinggi ditopang oleh peningkatan profitabilitas, diikuti dengan industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, real estate, informasi komunikasi, dan sektor jasa perusahaan yang juga mengalami pertumbuhan yang optimis.
Namun di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kontraksi karena dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau dan harga CPO yang lebih rendah. Hingga semester I 2023, penerimaan cukai terpantau sebesar Rp 105,9 triliun atau terkontraksi sebesar 12,2 persen, bea masuk sebesar Rp 24,2 triliun atau tumbuh 4,6 persen, dan bea keluar sebesar Rp 5,3 triliun atau terkontraksi 77 persen yang juga dipengaruhi oleh turunnya volume ekspor tembaga dan bauksit serta menurunnya tarif bea keluar produk mineral dampak hilirisasi sumber daya alam.
Selajutnya, Menteri Keuangan juga menyampaikan realisasi belanja negara sepanjang semester I 2023 yang mencapai Rp 1.255,7 triliun atau tumbuh 0,9 persen. Angka itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp891,6 Triliun, telah tercapai 39,7 persen target APBN atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,6 persen dari tahun sebelumnya. Adapun belanja tersebut terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp 417,2 triliun diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Selain itu, juga terdapat belanja Non K/L sebesar 474,4 triliun yang terdiri dari anggaran pensiun, subsidi, dan kompensasi, serta anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 364,1 triliun, atau mencapai 44,7% dari target APBN.
Di samping itu, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang sampai dengan semester I 2023 turun 15,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2022, serta defisit dan keseimbangan primer semester I 2023 menunjukkan kondisi terbaik dalam 4 tahun terakhir. Hal itu dikarenakan realisasi pembiayaan utang semester 1 yang menurun atau selaras dengan strategi backloading untuk menjaga efisiensi biaya utang, serta upaya pemerintah dalam mengkombinasi sumber pembiayaan dalam rangka memenuhi target pembiayaan anggaran yang efisien dengan tetap mempertimbangkan risiko
Sementara, untuk realisasi pembiayaan investasi semester I mencapai Rp 33,4 triliun atau 19,0 persen yang dimanfaatkan untuk mendukung beragam proyek strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta penyehatan BUMN.
